Usai Iran, Donald Trump kini bidik Korea Utara, pernyataan terbaru Presiden AS picu kekhawatiran baru

  Setelah mencapai kesepakatan dengan Iran yang mengakhiri ketegangan panjang antara Washington dan Teheran, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kini mengisyaratkan fokus baru terhadap Korea Utara.

Sinyal tersebut memicu kekhawatiran munculnya babak baru tekanan geopolitik terhadap Pyongyang yang selama ini terus mengembangkan program senjata nuklirnya.

Pernyataan itu diungkapkan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung setelah pertemuannya dengan Trump di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7. Menurut Lee, Trump secara langsung menyampaikan bahwa isu Korea Utara kini menjadi prioritas berikutnya bagi Washington.

"Trump mengatakan kepada saya bahwa waktunya telah tiba untuk memberikan perhatian pada masalah Korea Utara," kata Lee dilansir dari Al-Jazeera.

Pernyataan tersebut muncul hanya beberapa waktu setelah Amerika Serikat berhasil mencapai kesepakatan dengan Iran. Situasi itu menimbulkan spekulasi bahwa Gedung Putih kini akan kembali mengalihkan sumber daya diplomatik dan politiknya untuk menghadapi ancaman nuklir Korea Utara yang selama bertahun-tahun belum menemukan solusi permanen.

Dalam kesempatan yang sama, Lee juga menyampaikan pandangannya kepada Trump bahwa sanksi internasional terhadap Korea Utara tidak lagi memberikan dampak signifikan seperti sebelumnya.

Menurutnya, dukungan yang kini diterima Pyongyang dari Rusia telah membantu rezim Kim Jong Un bertahan dari tekanan ekonomi Barat.

"Sanksi terhadap Korea Utara tidak efektif," ujar Lee.

Ia menambahkan bahwa kerja sama militer yang semakin erat antara Korea Utara dan Rusia telah mengubah dinamika keamanan kawasan.

"Bahkan bantuan dalam jumlah kecil dari Rusia sangat membantu Korea Utara," kata Lee.

Pernyataan tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran Seoul terhadap hubungan strategis antara Moskow dan Pyongyang yang berkembang pesat sejak perang Rusia-Ukraina berlangsung.

Fokus baru Trump terhadap Korea Utara bukan tanpa alasan. Negara yang dipimpin Kim Jong Un itu hingga kini tetap menjadi salah satu tantangan keamanan terbesar bagi Amerika Serikat dan sekutunya di Asia Timur.

Kedua Korea secara teknis masih berada dalam kondisi perang karena konflik 1950-1953 hanya berakhir dengan perjanjian gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

Perbatasan keduanya dipisahkan oleh Zona Demiliterisasi (DMZ), salah satu kawasan militer paling ketat di dunia.

Korea Utara pertama kali melakukan uji coba nuklir pada 2006 dan kini diyakini memiliki puluhan hulu ledak nuklir yang terus dikembangkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kim Jong Un bahkan berulang kali menegaskan bahwa status negaranya sebagai kekuatan nuklir bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan.

Kim Jong Un Perkuat Posisi dengan Rusia dan Tiongkok

Di tengah meningkatnya tekanan internasional, Kim justru aktif memperkuat hubungan dengan dua sekutu utamanya, Rusia dan Tiongkok.

Pyongyang diketahui mengirimkan pasukan serta amunisi untuk mendukung operasi militer Rusia di Ukraina. Langkah tersebut dinilai semakin mempererat hubungan strategis kedua negara.

Selain itu, Kim juga baru-baru ini menerima kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Pyongyang. Pertemuan tersebut berlangsung setelah Xi menggelar serangkaian pertemuan dengan Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Menariknya, baik pernyataan resmi Korea Utara maupun Tiongkok tidak menyinggung isu denuklirisasi Korea Utara. Sejumlah pengamat menilai hal itu sebagai indikasi bahwa Beijing mulai menerima kenyataan bahwa Pyongyang akan tetap mempertahankan arsenal nuklirnya.