Demonstran Desak Uni Eropa Hentikan Kerja Sama dengan Israel

 SEKELOMPOK demonstran pada Senin malam menggelar aksi duduk bermalam di depan markas besar Komisi Eropa di Brussel. Mereka mendesak Uni Eropa agar tidak melanjutkan kerja sama dengan Israel dan terus menekan Tel Aviv di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung di Gaza.

Dilansir dari Anadolu, para demonstran membawa kantong tidur dan payung, lalu bermalam di depan gedung Komisi Eropa.

Mereka menuntut agar Uni Eropa menangguhkan perjanjian asosiasi dengan Israel dan meminta pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan kemanusiaan di Gaza.

Polisi beberapa kali turun tangan ketika para peserta aksi membentangkan spanduk bertuliskan “Kami telah berada di sini selama 25 jam tanpa henti” dan “Hentikan keterlibatan Uni Eropa.”

Desakan Akhiri Perjanjian Dagang

Juru bicara aksi sekaligus aktivis, Laura Sullivan, mengatakan bahwa unjuk rasa tersebut bertujuan mendorong Uni Eropa mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel.

“Tujuan aksi ini adalah agar Uni Eropa menghentikan EU-Israel Association Agreement, atau yang dikenal sebagai perjanjian dagang,” ujarnya.

Sullivan menilai gencatan senjata di Gaza saat ini masih sangat terbatas.

“Gencatan senjata ini masih sangat parsial, baru tahap pertama. Belum ada keadilan atas genosida yang terjadi. Dalam situasi seperti ini, pertanyaannya adalah: apa yang akan dilakukan Uni Eropa?” katanya.

Usulan Sanksi terhadap Israel

Komisi Eropa, setelah hampir dua tahun bungkam terhadap tindakan Israel di Gaza, pada 10 September lalu mengajukan usulan sanksi yang menargetkan pemerintah Israel serta dua menteri garis kerasnya, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.

Langkah itu mencakup penangguhan sejumlah ketentuan dalam EU-Israel Association Agreement, pembatasan pergerakan barang, serta penerapan bea masuk terhadap produk Israel.

Proposal tersebut juga mencakup sanksi terhadap individu yang terlibat dalam pendudukan wilayah Palestina dan masih memerlukan persetujuan mayoritas negara anggota Uni Eropa.

Namun, menurut laporan Al Jazeera, rancangan itu belum mendapat dukungan cukup dari 27 negara anggota Uni Eropa untuk disahkan.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mendesak negara-negara anggota menaikkan tarif terhadap sebagian produk Israel serta menjatuhkan sanksi kepada 10 pemimpin Hamas, para pemukim Israel yang melakukan kekerasan, dan dua menteri Israel, yakni Ben-Gvir dan Smotrich.

Komisi Eropa juga menyatakan menghentikan sementara dukungan bilateral kepada Israel, kecuali untuk organisasi masyarakat sipil dan Yad Vashem, Pusat Peringatan Holocaust Dunia.

Pernyataan Komisi itu menyebutkan bahwa tindakan pemerintah Israel melanggar prinsip hak asasi manusia dan demokrasi yang menjadi dasar perjanjian.

Pelanggaran tersebut, menurut mereka, terkait situasi kemanusiaan yang memburuk di Gaza, blokade bantuan, dan perluasan permukiman di wilayah Tepi Barat. Para pemimpin Uni Eropa dijadwalkan membahas posisi blok tersebut terhadap Israel dan Gaza dalam pertemuan pada 23 Oktober mendatang.