Israel Minta AS Bujuk Indonesia, Libya, dan Ethiopia Tampung Warga Gaza

  Kepala badan intelijen Israel, Mossad, David Barnea, dilaporkan mengunjungi Washington pekan ini untuk meminta dukungan Amerika Serikat (AS) dalam rencana pemindahan massal warga Palestina dari Gaza.

Salah satu negara yang disebut dalam rencana relokasi ini adalah Indonesia, bersama dengan Ethiopia dan Libya.

Informasi ini pertama kali diungkap oleh kantor berita Axios pada Jumat (18/7/2025), mengutip dua sumber yang mengetahui langsung soal pertemuan tersebut.

Barnea disebut bertemu dengan utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, dan mengatakan bahwa Israel telah menjalin komunikasi awal dengan pemerintah Indonesia, Ethiopia, dan Libya terkait kemungkinan menerima warga Palestina dari Gaza.

Israel minta AS tawarkan insentif

Dalam pertemuan tersebut, Barnea menyarankan agar pemerintah AS menawarkan insentif kepada negara-negara yang bersedia menerima pengungsi Palestina dari Jalur Gaza.

Namun, menurut sumber yang dikutip Axios, pihak AS belum memberikan jawaban.

“Witkoff belum memberikan komitmen,” kata salah satu sumber kepada Axios, merujuk pada sikap hati-hati Washington dalam menanggapi usulan ini.

Rencana relokasi ini muncul kembali setelah sempat diangkat oleh Presiden AS Donald Trump pada Februari lalu.

Saat itu, Trump mengusulkan agar seluruh penduduk Gaza—sekitar dua juta jiwa—dipindahkan ke luar wilayah, sembari menata ulang Jalur Gaza.

Namun, proposal tersebut ditinggalkan menyusul penolakan keras dari negara-negara Arab dan sebagian besar komunitas internasional.

Meski demikian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap mendukung gagasan tersebut.

Ia bahkan menugaskan Mossad untuk mencari negara-negara yang bersedia menerima warga Gaza.

Dalam pernyataan terbarunya, Netanyahu menyebut bahwa Israel "bekerja sangat erat dengan AS" dan mengklaim pihaknya "hampir mencapai kesepakatan dengan beberapa negara" terkait relokasi ini.

Indonesia "dipilih" Israel

Indonesia menjadi perhatian karena menjadi salah satu negara yang diklaim oleh Barnea "terbuka" terhadap kemungkinan menerima pengungsi Gaza.

Namun, sebagai negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, keterlibatan Indonesia dalam rencana ini diprediksi akan menuai kontroversi besar di dalam negeri, mengingat kuatnya dukungan publik terhadap rakyat Palestina.

Sejumlah pengamat menilai, jika benar ada pendekatan dari Israel atau AS kepada Indonesia, maka langkah itu akan sangat sulit untuk diwujudkan secara politik dan hukum.

Selain itu, pakar hukum internasional telah memperingatkan bahwa relokasi paksa, meskipun diberi label "sukarela", bisa termasuk dalam kategori pelanggaran hukum humaniter internasional.

“Rencana ini akan sangat sulit diimplementasikan dan berpotensi memicu reaksi keras dari masyarakat internasional,” kata seorang analis Timur Tengah.

Pembelaan Netanyahu

Kritik dari berbagai pihak terus bermunculan mengenai wacana relokasi ini, yang dianggap menyerupai pembersihan etnis terselubung dan akan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah genting di Gaza.

Namun, Netanyahu berdalih bahwa relokasi warga Gaza adalah bentuk “pilihan bebas”, bukan paksaan.

“Jika mereka ingin tinggal, mereka bisa tinggal. Tapi kalau ingin pergi, mereka seharusnya bisa pergi. Itu (Gaza) bukan penjara,” ujarnya, memuji gagasan Trump soal relokasi warga Gaza yang disebutnya sebagai visi brilian.