Terdampak Efisiensi Trump, PBB Bakal Pangkas Staf

 Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, badan internasional tersebut mengalami kendala keuangan akibat terdampak kebijakan efisiensi Presiden AS Donald Trump.

Guterres menuturkan, situasi tersebut membat PBB akan melakukan restrukturisasi untuk meningkatkan efisiensi anggaran.

Konsekuensi dari restrukturisasi tersebut adalah PBB akan memangkas jumlah stafnya, sebagaimana dilansir AFP, Senin (12/5/2025).

Sebelumnya, pada Maret, Guterres telah meluncurkan Inisiatif UN80 untuk merampingkan operasional organisasi internasional tersebut.

"Tujuan bersama kami selalu untuk membuat organisasi lebih efisien, untuk menyederhanakan prosedur, menghilangkan tumpang tindih, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas," kata Guterres pada Senin.

Dia menuturkan, kendala keuangan yang sekarang dihadapi oleh PBB hadapi bukanlah hal baru.

"Tapi situasi keuangan dan politik saat ini menambah urgensi yang lebih besar pada upaya kita," papar Guterres.

Dia menambahkan, beberapa aspek dari upaya restrukturisasi ini tentu akan "menyakitkan" bagi keluarga PBB.

Beberapa rencana restrukturisasi tersebut adalah penggabungan unit Departemen Politik dan Pebuilding Urusan (DPPA) dengan Departemen Operasi Perdamaian (DPO).

"Saya percaya kita akan dapat menghilangkan 20 persen dari jabatan kedua departemen," kata Guterres.

Dia menambahkan, tingkat pengurangan staf yang diuraikan untuk DPPA dan DPO harus dilihat sebagai referensi untuk penerapan UN80 yang lebih luas.

Guterres juga meningkatkan kemungkinan merelokasi posisi dari New York City di Amerika Serikat (AS) dan Jenewa di Swiss ke kota -kota yang lebih murah.

Di sisi yang lain, dia juga mengungkapkan adanya beban kerja internal yang memperberat kapasitas sistem PBB.

"Seolah -olah kita telah mengizinkan formalisme dan kuantitas laporan dan pertemuan untuk menjadi final. Ukuran keberhasilan bukanlah volume laporan yang kita hasilkan atau jumlah pertemuan yang kita hubungi," papar Guterres.

Dia pun juga meminta negara -negara anggota untuk membuat keputusan yang sulit.

"Banyak dari Anda telah sepakat bahwa ini harus menjadi momen untuk berani dan ambisius. Itulah yang dibutuhkan organisasi kita," jelas Guterres.

Dalam memo yang terlihat baru -baru ini oleh AFP, sebuah kelompok kerja internal yang bertanggung jawab atas inisiatif UN80 menyarankan beberapa reformasi besar, termasuk menggabungkan beberapa lembaga PBB.

Guterres tidak secara langsung menyebutkan setiap perubahan yang akan disampaikan.

Namun, dia menuturkan ada kelompok yang dibentuk dan bekerja untuk menyusun dan mengusulkan reformasi.

Usulan tersebut berpotensi membuat beberapa perubahan struktural di dalam tubuh PBB.

Untuk diketahui, AS merupakan negara pendonor PBB paling besar. Sejak Trump terpilih menjadi presiden AS untuk masa jabatan kedua, dia memutuskan memangkas anggaran hingga ratusan juta dollar AS untuk PBB.

Pemangkasan anggaran tersebut membuat PBB kelabakan dan harus menyesuaikan diri.